UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik) serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif adalah melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu Supply control, Demand reduction dan Harm reduction. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Agar upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diajukan beberapa saran antara lain :

(1) Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba.

(2) Melengkapi sarana deteksi Narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (x ray, scanning, dll), dog detector dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.

(3) Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapidana bukan Narkoba.

(4) Dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras, pembinan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya.

B. Perumusan Masalah

Sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (Dep. Kes, Imigrasi, Bea dan Culai, Polri, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Oleh sebab itu masalah penyalahgunaan Narkoba ini tidak tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalagunaan Narkoba makin hari bukannya makin menurun tapi cenderung semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Disisi lain, belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalah-gunakan Narkoba. Menurut data dari Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM bahwa pada tahun 2002 dari semua Lembaga Pemasya-rakatan/Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia saat ini 40 % penghuninya adalah Narapidana/Tahanan Narkoba. Tentunya para “ korban ini ” belum tentu memiliki sifat/kepribadian jahat seperti pelajar SD/SMP, santri atau anak dari keluarga baik-baik, namun secara kebetulan terpengaruh untuk melakukan penyalah-gunaan Narkoba dan harus menjalani hukuman bersama dengan penjahat lain seperti pembunuh, perampok dan lain-lain, maka setelah menjalani hukuman pidana, mereka bukannya tambah baik tetapi justru dapat menjadi penjahat yang lebih besar lagi.

Sampai sekarangpun peran serta masyarakat dirasakan masih sangat kurang, mereka masih berpandangan bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian mereka kurang peduli dan kurang berpartisipasi secara aktif dalam upaya pre-emtif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif.

Dari latar belakang yang tersurat dalam pendahuluan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah pokok sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah penanggulangan penyalahgunaan Narkoba saat ini ?
  2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ?
  3. Bagaimanakah penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang diharapkan ?
  4. Bagaimanakah upaya pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan karya ilmiah ini adalah :

a. Mengetahui sejauh mana pihak pemerintah ataupun penegak hukum dalam mengungkap atau menanggulangi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mana sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

b. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum atau penanggulangan penyalahgunaan yang dilakukan.

c. Melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang diharapkan.

d. Untuk melakukan upaya pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.

2. Manfaat Karya Ilmiah ini adalah :

Dijadikan sebagai bahan pertimbangan masukan kajian hukum sehingga melengkapi kekurangan-kekurangan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan atau kekosongan hukum positif Indonesia khususnya tentang pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup, wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka pengguna narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi social di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba bahkan dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat fatologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak atau elemen masyarakat. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negative yang di timbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum member angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

B. Jenis-jenis Narkoba, Pengaruh dan Akibatnya

1. Jenis-Jenis Narkoba

Ada beberapa jenis-jenis narkoba yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, sebagaimana berikut ini :

a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan tertentu. Golongan I, meliputi: tanaman papaver somniverum, opium, tanaman koka-daun koka-kokain mentah-kokaina, heroin-morphine, ganja. Golongan II, meliputi : Alfesetilmetadol, Benzetidin, Betametadol. Golongan III, meliputi : Asetihidroteina, Dokstroprosifem, Dihidro-kodenia.

b. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
Golongan I, meliputi : MDMA (Ectasy), N-etil MDA, MMDA yang terdapat kandungan ectasy. Golongan II, yang meliputi : Amfetamina (Sabu-sabu), Deksamfetamina, Fenetilena. Golongan III, meliputi : Amobarbital, Buprenorfina, Butalbital. Golongan IV, meliputi : Diazepam (Nipam/BK/Magadon), Nitrazepam.

c. Minuman keras adalah minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang terbagi dalam tiga golongan. Golongan A berkadar alkohol 1-5 %, Golongan B berkadar alkohol 5-20 %, Golongan C berkada alkohol 20-50 %.

2. Pengaruh dan akibat Narkoba

Pengaruh Narkotika, Psikotropika dan minuman keras antara lain :

a. Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.

b. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.

c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riel atau khayalan-khayalan yang menyenangkan Akibat yang ditimbulkan bagi para penyalahgunaan Narkoba dan minuman keras yang sudah adict atau kecanduan antara lain :

1) Narkotika mengakibatkan :

a) Merusak susunan susunan syaraf pusat.

b) Merusak organ tubuh, seperti hati dan ginjal.

c) Menimbulkan penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dsb.

d) Melemahkan fisik, moral dan daya fikir.

e) Cenderung melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti senang berbohong, merusak barang milik orang lain, berkelahi, free seks dll.

f) Karena ketagihan, untuk memperoleh narkotika dilakukan dengan segala macam cara dimulai dengan mengambil barang milik sendiri, keluarga, mencuri, menodong, merampok dan sebagainya.

2) Psikotropika, terutama yang populer adalah ecstasy dan sabu-sabu mengakibatkan :

a) Efek farmakologi : meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kewaspadaan, menimbulkan rasa nikmat, bahagia semu, menimbulkan khayalan yang menyenangkan, menurunkan emosi. Untuk pil ecstasy reaksinya relatif cepat, yaitu 30-40 menit setelah diminum, pemakainya terasa hangat, energik, nikmat, bahagia fisik dan mental sampai reaksi ecstasy tersebut berakhir (2-6 jam), namun buruknya setelah itu tubuh berubah seperti keracunan, kelelahan dan mulut terasa kaku serta dapat mengakibatkan kematian kalau terlalu over dosis.

b) Efek samping : muntah dan mual, gelisah, sakit kepala, nafsu makan berkurang, denyut jantung meningkat, kejang-kejang, timbul khayalan menakutkan, jantung lemah, hipertensi, pendarahan otak.

c) Efek lain : tidur berlama-lama, depresi, apatis terhadap lingkungan.

d) Efek terhadap organ tubuh : gangguan pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit dan kemaluan.

3) Minuman keras, berakibat antara lain :

a) Gangguan fisik : gangguan dan kerusakan pada hati, jantung, pankreas, lambung dan otot.

b) Gangguan jiwa : gangguan otak/daya ingatan, kemampuan belajar menurun, mudah tersinggung, mengasingkan dari lingkungan dsb.

c) Gangguan Kamtibmas : akibat minuman keras akan menekan pusat pengendalian seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif, yang kemudian diekspresikan dengan cara-cara yang melanggar norma-norma, bahkan tidak sedikit yang melakukan tindakan kriminal.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Faktor diri, yaitu Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok atau lingkungan tertentu, dan lari dari permasalahan, kebosanan dan kegetiran hidup.

2. Faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah, sehingga tidak dapat membendung pengaruh negatif dari lingkungannya. Pada awalnya mungkin sekedar motif ingin tahu dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. Tapi lama kelamaan dirinya terperangkap pada jerat penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor kepribadian : rendah diri, emosi tidak stabil, lemah mental. Untuk menutupi itu semua dan biar merasa eksis maka melakukan penyalahgunaan narkoba.

D. Tempat dan sasaran peredaran

Tempat peredaran narkoba pada mulanya di tempat-tempat hiburan, seperti pub, diskotik, karaoke. Namun karena tempat tersebut dinilai tidak aman maka tempat transaksinya berpindah-pindah supaya terhindar dari petugas kepolisian. Demikian pula sasaran peredaran narkoba pada mulanya juga terbatas pada kalangan tempat hiburan malam, tetapi kemudian merambah kepada mahasiswa, pelajar, eksekutif, bisnisman dan masyarakat luas.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Modus operandi penyalahgunaan Narkoba

Dalam melakukan aksinya, penyalahguna Narkoba dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut :

1. Kelompok Pengedar

a. Guna melancarkan aksinya, mereka sering melakukan penyuapan kepada petugas, seperti Polisi, Petugas Bea dan Cukai, Jaksa maupun Hakim. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas-petugas tersebut atau keluarganya sebagai target operasi untuk menyalahgunakan Narkoba. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan sistem sel atau ”cut”, yaitu terdapat beberapa tingkatan pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan di atasnya.

b. Modus operandi peredaran Narkoba dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok ”rentan” yaitu kelompok masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu :

1) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keun-tungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.

2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan Narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapat-kan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan eforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempe-ngaruhi teman-temannya yang lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.

2. Kelompok Pengguna

a. Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.

b. Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.

c. Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak ditemukan adanya barang bukti dalam badan/penguasaannya.

d. Selain itu penggunaan Narkoba sering dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.

3. Mekanisme Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Mekanisme atau proses terjadinya penyalahgunaan Narkoba dapat dijelaskan sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal luas di kalangan Kepolisian, yaitu : C = N + K dimana : C : Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkoba. N : Niat K : Kesempatan . Niat adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulmya keinginan dan permintaan dari seseorang terhadap Narkoba. Dalam teori Psikologi, niat atau demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yaitu :

a. Faktor predisposisi

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi atau mende-rita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan psikotropika dan atau narkotika.

b. Faktor kontribusi

Adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada sese-orang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.

c. Faktor pencetus

Adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk melakukan penyalah-gunaan Narkoba. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekan-an dari teman sebaya, berada di lingkungan pemakai Narkoba, dan lain-lain. Interaksi dari ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan Narkoba. Jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply Narkoba, maka terjadilah pertemuan antara supply and demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan Narkoba.

4. Tahap – tahap penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. Proses terjadinya ketergan-tungan dapat secara bertahap yang pada garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahap pengenalan awal.

Pada tahap ini terjadi konsumsi Narkoba untuk pertama kalinya oleh seseorang baik secara sengaja karena alasan medis atau karena ketidaktahuan/secara tidak sengaja mengkonsumsi Narkoba, misalkan minumannya dicampur Narkoba oleh orang lain. Pada umumnya orang tersebut belum merasakan ”reaksi enak” (halusinasi dan eforia) dari Narkoba karena memang tidak ada niat/maksud untuk mendapatkan atau mengetahui reaksi dari Narkoba yang terkonsumsi tadi.

b. Tahap rekreasional

Pada tahap ini seseorang telah dengan sengaja untuk coba-coba atau iseng ingin mengetahui reaksi dari Narkoba. Biasanya mereka akan merasakan reaksi halusinasi dan eforia sesuai yang diharapkan, sehingga secara psikologis dan efek farmakologis akan mendorong orang tersebut mengulanginya lagi, misalkan mengkonsumsi Narkoba setiap ada pesta atau pada acara-acara tertentu atau setiap bulan sekali dan seterusnya. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa dari sepuluh orang yang coba-coba, sembilan orang (90 %) akan berlanjut menjadi ketergantungan.

c. Tahap habitual/kebiasaan

Para pengguna sudah mengkonsumsi Narkoba secara teratur misalnya tiap minggu atau dua hari sekali. Pada tahap ini telah terjadi toleransi, yaitu mereka harus meningkatkan dosis pemakaian guna meng-hasilkan efek atau reaksi yang diharapkan. Konsumsi Narkoba sudah menjadi kebiasaan dan 95 % sampai 99 % orang yang telah memasuki tahap ini akan berlanjut menjadi ketergantungan. Orang ini belum terganggu fungsi sosialnya sehingga masih mampu melakukan pekerjaan atau aktifitas rutin seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain.

d. Tahap adiksi/ketagihan

Pada tahap ini dapat dipastikan 100 % akan menjadi ketergan-tungan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penggunaan Narkoba akan dilakukan setiap hari dan kalau tidak menggunakan maka semua aktifitas atau pekerjaan rutin menjadi terganggu. Mereka merasa sudah tidak bisa hidup tanpa Narkoba.

e. Tahap dependensi/ketergantungan

Sama dengan tahap adiksi yaitu telah terjadi ketergantungan baik secara fisik, psikologis dan sosial, bedanya mereka yang telah memasuki tahap ini sudah tidak merasakan lagi nikmat atau ”reaksi enak” dari Narkoba, sedangkan pada tahap adiksi mereka masih dapat menikmati ”reaksi enak” seperti halusinasi, eforia dan lain-lain. Mereka yang masuk dalam tahap ini mengkonsumsi Narkoba bertujuan hanya untuk menghi-langkan rasa sakit yang berlebihan dan supaya tidak dianggap sebagai orang gila. Penggunaan Narkoba menjadi sangat intensif beberapa kali sehari, karena begitu reaksi obat/Narkoba sudah habis akan terjadi gejala putus obat (sakau) seperti rasa sakit yang amat sangat dan tidak tertahan-kan serta tidak bisa diatasi dengan apa saja kecuali mengkon-sumsi Narkoba lagi. Dengan demikian mereka sudah tidak mungkin lagi bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat apalagi melakukan aktifitas sehari-hari.

5. Dampak penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks sebagai berikut :

a. Dampak terhadap pribadi/individu pemakai

b. Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping Narkoba seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung, kulit dan lain-lain.

c. Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena penga-ruh Narkoba, seperti tertular HIV/AIDS, Hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan lain-lain.

d. Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.

e. Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.

f. Dampak terhadap keluarga antara lainnya Mencuri uang atau menjual barang-barang di rumah guna dibelikan Narkoba.

g. Perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga menjadi tertekan karena salah satu anggota keluarganya menjadi target operasi polisi dan menjadi musuh masyarakat.

h. Dampak terhadap masyarakat/lingkungan social.

6. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum benar-benar terpadu dan terlihat setiap instansi atau kelompok masyarakat bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Sebenarnya banyak instansi selain Polri yang memiliki tugas memberantas penyalahgunaan Narkoba. Belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba.

Peran serta masyarakat sangat rendah karena mereka masih berpan-dangan bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab polisi. Dengan demikian mereka kurang peduli dan kurang berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Ada beberapa LSM yang peduli dalam penyalahgunan Narkoba seperti GRANAT, GERAM, GANAS dan lain-lain. Namun sayangnya kegiatan mereka masih cenderung belum konsisten dan belum berkesinambungan. Mereka lebih banyak untuk menyoroti dan mencari kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik/aparat penegak hukum dari pada melakukan kemitraan, dengan kata lain kadar kemitraannya dengan aparat penegak hukum masih meragukan.

Sedangkan di lingkungan internal Polri sendiri, kegiatan antar fungsi masih belum terpadu dan belum terencana secara baik. Yang terkesan hanya kegiatan represif saja oleh fungsi Reserse. Fungsi Binamitra, Intelijen dan Samapta kurang proaktif dalam melakukan upaya pre-emtif dan preventif, sebagai contoh bahwa penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih banyak menunggu jika ada permintaan dari pihak lain (kelompok masyarakat).

Fungsi Dokkes belum berperan secara maksimal dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu membantu korban atau pengguna untuk keluar dari ketergantungan terhadap Narkoba untuk dapat hidup produktif kembali dalam masyarakat. Saat ini peran Dokkes baru pada tingkat memberikan ”back up” kepada fungsi operasional, seperti pemberian informasi kepada fungsi Reserse dalam menentukan tanda-tanda ketergantungan/ sebagai pengguna atau dalam pembuatan Visum/BAP test urine tersang-ka dan kepada fungsi Binamitra dalam memberikan materi penyuluhan terhadap masyarakat.

Dengan dibentuknya BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) yang kemudian diubah menjadi BNN (tahun 2002), yang lebih bersifat operasional, maka terlihat jelas bahwa penanganan kasus penyalagunaan Narkoba menjadi lebih terkoordinasi, lebih banyak kasus terungkap dan juga lebih banyak barang bukti dapat disita. Dan yang lebih penting lagi adalah akan lebih banyak lagi generasi muda terselamatkan dari bahaya Narkoba.

7. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor internal.

1). Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.

2). Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emtif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih dipe-rankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litatif lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.

3). Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

b. Faktor Kelemahan.

1). Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.

2). Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain seba-gainya.

3) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelom-pok pengedar.

4) Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama. Sering kali kita harus menggunakan pancingan dengan menyuruh orang lain untuk berpura-pura sebagai pembeli atau kita sendiri yang melakukan undercover buy atau pembelian terselubung. Biasanya kita harus melakukan pancingan atau pembelian beberapa kali agar dapat berhubungan langsung dengan pengedar, karena kalau hanya sekali saja maka pengedar tidak akan menemui dan dia akan menyuruh kurir untuk mengantarkan barang/ Narkoba pesanan kita. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar apalagi kita tahu bahwa harga Narkoba juga relatif mahal.

c. Faktor eksternal.

1). Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehing-ga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.

2). Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khu-susnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.

3). Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.

4) Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasa-lahan Narkoba seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra Polri dalam melaku-kan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emtif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

d. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penya-lahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemis-kinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.

Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menja-di meningkat.

Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik.

B. Pengaturan Narkoba Dalam Perundang-undangan

1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi yang sudah diratifikasi cukup banyak, di antaranya adalah :

a. UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 84 ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Ayat (2) menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (3) menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85 ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Ayat (2) menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;Ayat (3) menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

b. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pasal 1 ayat (1) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pasal 3 ayat (1) Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Ayat (2) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;

Ayat (3) memberantas peredaran gelap psikotropika;

Pasal 4 ayat (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Ayat (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Ayat (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

c. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988.

1. Ruang Lingkup Konvensi

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

a. Kejahatan dan Sanksi

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

2. Ketentuan Pidana

Penyalahgunaan Narkoba termasuk kualifikasi perbuatan pidana (delict) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Hukum pidana menganut asas legalitas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Tentang Ketentuan Pidana Narkotika diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997, Bab XII, Pasal 78 s/d 100. Bagi pelaku delik narkotika dapat dikenakan pidana penjara sampai dengan 20 tahun atau maksimal dengan pidana mati dan denda sampai Rp. 25 Milyar. Demikian juga bagi pelaku delik psikotropika, dalam UU No. 5 tahun 1997, Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 59-72, dapat dikenai hukuman pidana penjara sampai 20 tahun dan denda sampai Rp. 750 juta. Berat ringannya hukuman tergantung pada tingkat penyalahgunaan narkoba, apakah sebagai pemakai, pengedar, penyalur, pengimpor atau pengekspor, produsen ilegal, sindikat, membuat korporasi dan sebagainya. Kalau dilihat ketentuan pidananya sebenarnya sudah cukup berat. Tapi dalam praktek peradilan, seringkali hakim menjatuhkan pidana yang sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Tentu saja ini tidak membuat si pelaku menjadi jera. Hal ini yang kadang membuat masyarakat menjadi tidak puas dan timbul kesan negatif kepada lembaga peradilan yang dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba. Itulah salah satu sisi kelemahan dari Undang-undang Narkotika yang tidak mencantumkan batas minimum ancaman hukuman kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itulah pemerintah dalam sidang kabinet bidang Polkam yang dipimpin Presiden Gus Dur memutuskan akan membuat hukuman minimal 12 s/d 20 Tahun untuk para pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan dengan adanya batas minimum hukuman, pelaku penyalahgunaan narkoba akan berpikir ulang melakukan tindakannya.

3. Upaya Penanggulangannya

Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh Narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah atau penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah :

a. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan Sang Ibupun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orangtuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, memperbanyak bersedekah, membaca Al Qur’an, berpuasa, dan berdoa kepada Allah dengan tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.

b. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitia menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan brandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (broken home). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anak-anaknya dengan :

1) Memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan Memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur.

2) Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.

3) Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun di luar.

4) , dan keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia, dan betah tinggal di tengah-tengah pergaulan keluarga setiap hari.

5) Penanaman nilai sejak dini bahwa Narkoba adalah haram sebagaimana haramnya Babi dan berbuat zina.

6) Meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkoba, di Rumah oleh Ayah dan Ibu, di Sekolah oleh Guru/Dosen dan di masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

7) Melakukan dengan cara Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

8) Secara Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum , yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib ( kepolisian ) dan tidak boleh main hakim sendiri.

9) Dengan pendekatan melalui Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti Yayasan Titihan Respati, pesantren-pesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dll.

10) Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil uraian diatas dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan permasalahan, maka pada bab ini yang merupakan bab terakhir dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun modus operandi yang dilakukan oleh para pengedar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari kemajuan pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan.

2. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (holistik) serta belum mencapai hasil yang diharapkan.

3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahguaan Narkoba ini melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu :

a) Supply control Adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan Narkoba di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan mulai dari cultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/ peredaran Narkoba tersebut.

b) Demand reduction Adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat pre-emtif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penya-lahgunaan Narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya.

c) Harm reduction Adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan intervensi kepada korban/pengguna yang sudah ketergan-tungan agar tidak semakin parah/membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negatif terhadap masyarakat di lingkungannya akibat penggunaan Narkoba tersebut.

4. Istilah Narkoba itu sebenarnya muncul di dalam masyarakat untuk mempermudah mengingat-ingat yang diartikan sebagai narkotika dan obat-obat berbahaya atau terlarang. Secara umum sebenarnya narkoba itu adalah singkatan dan narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Bahan bahan berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya. Dari waktu ke waktu istilah narkoba ditambahi dengan alkohol sering disebut sebagai NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya), tetapi kemudian muncul obat-obatan yang sejenis dengan narkotika, hanya saja tidak ada kandungan narkotika di dalamnya. Kini banyak beredar di pasaran ilegal disebut dengan Psikotropika. Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Zat adiktif adalah “bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis “

5. Narkoba yang populer saat ini adalah Narkotika dan Psikotropika. Sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 ke-1, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanam-tanaman atau bukan tanaman, baik alamiah maupun sensintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dlibedakan ke dalam golongan-golongan.”.

6. Kemudian Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Pasal 1 ke 1-nya menyebutkan bahwa “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selekttf pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

7. Undang-Undang juga membenarkan dan mermberi izin penggunaannya kepada dua hal, yakni keperluan medis atau rumah sakit dan keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya Narkoba tersebut tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya untuk dua keperluan tersebut. Namun demikian, kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dan pemerintah. Yang dilarang adalah peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui Narkoba banyak ditransaksikan secara sembunyi-sembunyi bahkan terkadang sudah terang-terangan di dalam lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi dengan mengambil efeknya berupa kesenangan, padahal kita ketahui dampak negatifnya sangat berbahaya yang dapat saja menimbulkan komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.

B. Saran

Dalam perundang-undangan sudah dijelaskan mengenai penyalahgunaan narkotika yang mana tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 . Dalam Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, bimbingan dan penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Dalam Upaya penanggulangan bahaya Narkoba tidak semata-mata tugas Pemerintah (Kepolisian), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu (integrated) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan Pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas bahaya Narkoba. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Mari kita perangi narkoba, selamatkan saudara-saudara kita dan menyelamatkan generasi muda.

Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba.

Dengan makin canggihnya modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar dalam menyelundupkan Narkoba/prekursor masuk ke Indonesia, maka aparat Bea dan Cukai perlu untuk dilengkapi dengan sarana/peralatan deteksi Narkoba yang lebih canggih pula seperti detector canggih, dog detector (dengan anjing pelacak di Bandara) dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.

Perlu membuat Lembaga Pemasyarakat khusus Narkoba pada ota-kota besar di Indonesia, jika hal ini masih sulit untuk direalisasikan maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapi-dana bukan Narkoba, agar pembinaannya lebih mudah, terfokus dan mereka tidak terpengaruh oleh narapidana kejahatan konvensional yang lain. Dengan demikian setelah mereka keluar dari LP benar-benar dianggap baik, dapat bersosialisasi dan hidup produktif kembali ditengah-tengah masyarakat.

Guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif, perlu dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, untuk tidak diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras sampai dengan sanksi sosial seperti pembinaan social, kerja sosial dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa pidana kurungan terhadap mereka yang tidak punya niat jahat tersebut tidak akan membuat yang bersangkutan menjadi lebih baik tetapi sebaliknya akan menjadi lebih jahat di kemudian hari. Pengalaman dipenjara selain membuat masa depan menjadi hancur juga akibat pergaulan dengan narapidana lain seperti pembunuh, perampok dan lain-lain akan menjadi pemicu atau mengilhami mereka untuk melakukan hal yang sama dikemudian hari jika mengalami kegagalan dalam kehidupan berma-syarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Hukum dan Sosial Budaya, Psikotropika, Jakarta, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2004

2. Undang-Undang Hukum dan Sosial Budaya, Narkotika, Jakarta, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2004

3. KUHAP dan Peraturan–peraturan Pelaksanaanya, Kepolisian Negara RI

4. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Dikdik M Arief Mansyur, SH.MH & Elisatris Gultom, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

5. Heriadi Willy, Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2005

6. UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

7. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

8. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988.

9. Modul untuk Remaja “ Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati “ BNN, 2007

10. Advokasi pencegahan Penyalah gunaan Narkoba, BNN, 2007

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: